Maklumat

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA KODAM IX/UDAYANA

Kodam IX/Udayana sebagai PPID Pelaksana dibawah PPID TNI AD menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik PPID TNI AD, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku.
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat.
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan melalui beberapa media kami yaitu :

Telphone : 0361 - 235321 (TRO 158)

Email : info@kodam-udayana.mil.id

Demikian maklumat ini kami sampaikan, mari bersama kita jaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas nama

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Motto, Visi dan Misi

Dengan Motto : Terpercaya - Tepat - Akurat - Jitu -Diharapkan

PPID TNI AD adalah sumber berita Terpercaya tentang TNI AD, menyampaikan informasi dengan Tepat, pesan yang disampaikanAkurat, dengan sasaran yang Jitu dan memberikan efek yang Diharapkan. Ditunjang dengan :

Visi : Terwujudnya layanan prima transformasi informasi TNI AD kepada masyarakat.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi TNI AD yang berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi TNI AD.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk pelayanan informasi TNI AD.

Struktur

Hak dan Kewajiban

Hak Pemohon Informasi

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di Kodam IX/Udayana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI AD.

Kewajiban Pemohon Informasi

1. Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik Kodam IX/Udayana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI AD.
2. Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
3. Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hak Kodam IX/Udayana

1. Kodam IX/Udayana berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI AD.
2. Kodam IX/Udayana berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI AD.

Kewajiban Kodam IX/Udayana

1. Kodam IX/Udayana wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI AD.
2. Kodam IX/Udayana wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
3. Kodam IX/Udayana wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan dan cara sederhana.
4. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

Sengketa Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 melalui petugas kepaniteraan.

Permohonan dapat dilakukan dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi atau mengirimkan berkas permohonan melalui pos, email, faksimili, atau metode pengiriman berkas lainnya. Dalam hal Pemohon datang langsung, petugas kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah ditetapkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 setidak-tidaknya memuat :

1. Identitas Pemohon:
• Nama pribadi dan/atau nama institusi
• Alamat lengkap
• Nomor telepon yang bisa dihubungi, dan
• Nomor faksimili/alamat email, jika memilikinya
2. Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Salah satu atau beberapa hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi :
• Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
• Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
• Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
• Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
• Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
• Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
• Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.

Simpul Layanan

PPID MABES TNI

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

GEDUNG BALAI WARTAWAN

Alamat : Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur

Telp. (021) 8459 5576 Fax. (021) 8459 1193

Website www.tni.mil.id

PPID TNI ANGKATAN DARAT

Markas Besar TNI Angkatan Darat

Alamat : Jalan Veteran No. 5 Jakarta Pusat.

Telp. (021) 8459 5576 Fax. (021) 8459 1193

Website www.ppid.tniad.mil.id

PPID KODAM IX/UDAYANA

Markas Komando Daerah Militer IX/Udayana

Alamat : Jalan Udayana No.1, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.

Website www.kodam-udayana.mil.id